Harga BBM Naik, IPM Jabar: Pemerintah Lebih Berpihak pada Asing

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Jawa Barat menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan harga BBM dinilai akan sangat menyengsarakan rakyat kelas bawah. 

''Kenaikan BBM bukan solusi yang tepat. Secara tegas, PW Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Barat menolak keras kenaikan harga BBM,'' ujar Ketua Advokasi PW IPM Jawa Barat, Neni Nurhayati dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id.

PW IPM Jabar memandang kenaikan harga BBM merupakan kebijakan yang dibuat untuk mengurangi subsidi BBM dan menyerahkan harga BBM sesuai harga pasar. ''Hal tersebut sejalan dengan kepentingan Pemodal Internasional dalam mendorong agenda “liberaliasi sector energi (Migas dan Listrik)” di Indonesia. Kebijakan ini ditujukan untuk mendominasi sektor energi nasional dari hulu ke hilir,'' ungkap Neni.

Dalam pernyataan sikapnya, PW IPM Jabar menyatakan menolak kenaikan harga BBM yang merupakan kebijakan liberalisasi, privatisasi, komersialisasi dan korporatisasi sektor energi di Indonesia yang merupakan pelanggaran konstitusi (UUD 1945) dan tidak berpihak kepada rakyat.

''Mendesak Pemerintah melakukan renegosiasi kontrak-kontrak Migas yang merugikan perekonomian Nasional,'' cetus Neni. PW PIM Jabar juga mendesak pemerintah melakukan renegosiasi penghapusan/pengurangan pembayaran utang luar negeri dengan pihak kreditor bilateral dan multilateral.

IPM Jabar juga mendesak Pemerintah dan DPR melakukan efisiensi belanja negara untuk kebutuhan birokrasi dalam APBN. ''Mendesak Pemerintah dan DPR melakukan revisi UU Migas dan UU Energi agar sesuai dengan Konstitusi. Maksimalkan penggunaan energi yang merakyat, murah dan massal seperti tenaga air, angin, matahari, gelombang laut, biogas, dan lain-lainnya.''

Redaktur: Heri Ruslan

Sumber: siaran pers

Diambil dari: Republika

IPM : Perketat Pengawasan Ujian Nasional

REPUBLIKA.CO.ID,  BANDUNG -- Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Jawa Barat mendesak agar pemerintah meningkatkan  pengawasan penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) 2012.  Menurut Ketua Advokasi Pimpinan Wilayah IPM Jawa Barat, Neni Nur Hayati, pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk menghindari terjadinya kecurangan, baik dari pihak sekolah maupun siswa.

“Pengawasan adalah tindakan yang efektif guna meminimalisir kecurangan, baik di sekolah maupun di luar,'' ungkap Neni dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Sabtu (10/3). UN 2012 rencananya akan digelar pada 16 – 19 April mendatang. 

Menurut dia, penyelenggaraan UN kerap diwarnai kecurangan. Banyak sekolah yang diduga melakukan kecurangan demi menjaga citra sekolahnya. IPM Jawa Barat menegaskan semua sekolah harus menerapkan praktik kejujuran dalam UN. ''Praktik kejujuran harus dimulai dari sekolah sebagai basis utama pendidikan,'' tutur Neni.

 

Pihaknya mengimbau  pihak sekolah yang menjadi pelaksana UN tahun ini agar benar–benar bersikap jujur dan transparan. Pihak sekolah juga diminta tidak melakukan pungutan kepada siswa dalam bentuk apapun, termasuk ketika pengambilan  Surat Tanda Tamat Belajar ( STTB) maupun legalisir ijazah.

 

''Kami merasa khawatir persoalan pungutan ini masih tetap terjadi, terutama terhadap legalisir, meskipun pemerintah melalui Dinas Pendidikan sendiri secara tegas telah menyatakan pihak sekolah dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap siswa terkait UN, karena segala biaya sudah ditanggung oleh negara,'' ungkapnya.

Redaktur: Heri Ruslan

Sumber: siaran pers

Diambil dari : Republika